Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan rencana pemerintah untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin, dilakukan agar tidak membebani pemerintahan selanjutnya.
"Ada kepentingan agar jangan membebankan pada pemerintahan mendatang. Kita harus selesaikan persoalan yang harus diselesaikan," kata Hatta di Jakarta, Selasa.
Hatta membantah bahwa penyesuaian harga BBM dan pemberian bantuan sosial bersifat politis, karena pemerintah melakukan hal tersebut untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Kita bukan bicara untung rugi, tapi bicara soal negara dan bangsa serta kepentingan ekonomi nasional ke depan, ini demi menjaga momentum baik," katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat dan DPR agar kebijakan tersebut dapat terealisasi, sehingga APBN dapat terselamatkan dari pemanfaatan belanja subsidi energi yang tidak efektif.
"Saya berpikir positif, kalau dicurigai terus kebijakan ini tidak berjalan," kata Hatta.
Pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu premium sebesar Rp2.000 per liter dan harga solar sebesar Rp1.000 per liter, untuk mengurangi tekanan pada belanja subsidi energi.
Namun, upaya tersebut diperkirakan tidak akan menghambat konsumsi BBM bersubsidi dari yang ditetapkan dalam APBN sebesar 46 juta kiloliter dan kelebihan belanja subsidi BBM dari pagu Rp193,8 triliun akan tetap terjadi.
Saat ini, draf RAPBN-Perubahan 2013 sedang disiapkan untuk membahas penambahan dan penguatan belanja bantuan sosial, sebagai kompensasi yang belum dianggarkan dalam APBN, dan antisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pengajuan RAPBN-Perubahan ini juga dilakukan karena saat ini sejumlah asumsi makro sudah tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi terkini dan mempengaruhi postur anggaran. (S034/R010)
0 comments:
Posting Komentar