JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Syarif Tjipjip Sutardjo mengakui ada keinginan dari anggota koalisi pemerintahan untuk mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi terkait penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hanya, kata dia, Sekretariat Gabungan (Setgab) masih menunggu sikap resmi PKS.
"Keinginan (mengeluarkan PKS) ada. Tapi, belum ada keputusan apa-apa. Dia (PKS) akan memutuskan. Nanti akan dirapatkan di Setgab. Jadi, kita menunggu mereka keputusannya seperti apa," kata Syarif di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan, pihaknya tidak mencampuri urusan PKS. Pasalnya, PPP berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesuai code of conduct.
"Kita semua bersahabat dengan PKS. Selaku sahabat, saya menyesali sikapnya. Mestinya kita selalu bersama-sama, keadaan susah dan senang," kata Suryadharma.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, seharusnya PKS mengundurkan diri dari koalisi jika berbeda sikap dengan pemerintah seperti diatur dalam code of conduct. Jika PKS tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, namun tidak mau keluar koalisi, kata Syarief, Setgab akan membahasnya setelah Undang-Undang APBN Perubahan 2013 disahkan DPR.
"Nanti kita lihat setelah APBNP selesai. Mudah-mudahan dia sadar," kata Syarief.
Editor : Hindra
0 comments:
Posting Komentar