Wasekjen Golkar Satya W Yudha menyatakan masyarakat harus ikut mengawasi penyaluran dana kompensasi tersebut.
"Yang paling penting pelaksanaan BLSM itu dilaksanakan setransparan mungkin, perlu pengawasan masyarakat," tanggap Satya usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senin (17/6/2013), malam.
Pengawasan ini perlu karena program kompensasi bukan program partai, dalam hal ini PKS, melainkan program pemerintah.
"Karena ini bukan program partai, tapi program pemerintah. Kalau soal tiga menteri keluar dari kabinet, itu kewenangan Presiden," cetusnya.
DPR-RI Menyetujui APBN-P 2013, Harga BBM Dipastikan Naik. Saksikan Informasi Selengkapnya di "Reportase Pagi", pukul 04.26 - 05.23 WIB, hanya di TRANS TV
(dnu/jor)
0 comments:
Posting Komentar