JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lantaran partai dakwah tersebut belum memahami alasan kenaikan harga BBM. Untuk itu, kata Julian, perlu ada peningkatan sosialisasi kepada semua pihak mengapa kebijakan tersebut perlu dilakukan.
"Mungkin karena mereka (PKS) juga termasuk bagian atau kelompok yang belum bisa memahami secara persis apa yang menjadi alasan atau rasional dari kebijakan BBM. Mudah-mudahan ada kesepahaman dalam hal ini," kata Julian di Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Julian mengatakan, tentu ada etika yang harus dipegang dalam koalisi pemerintahan. Sebaiknya, kata dia, semua berpegang pada apa yang sudah menjadi komitmen bersama dalam koalisi.
Ketika dimintai tanggapan terkait pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh PKS, Julian mengatakan, saat ini bukan waktu yang baik untuk melakukan provokasi politik. Terlebih lagi, kata dia, pemerintah belum efektif dalam sosialisasi kebijakan BBM kepada masyarakat.
"Yang menjadi perhatian Presiden adalah masyarakat memahami bahwa ini sesungguhnya untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan kepentingan politik, bukan kepentingan parpol, bukan kepentingan pemerintah juga," pungkas Julian.
Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, maka sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.
Di Sekretariat Gabungan, PKS satu-satunya parpol yang menolak kenaikan harga BBM. Sikap itu juga sudah ditunjukkan PKS ketika pemerintah ingin menaikkan harga BBM pada tahun 2012.
Editor : Hindra
0 comments:
Posting Komentar