JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menginvestigasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilkada). Dia menilai, Pemilkada rawan diwarnai tindak pidana korupsi, baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun setelah Pilkada.
"Saya meminta KPK untuk mengawasi uang negara dan (praktik) korupsi. Penggelembungan itu biasanya justru terjadi pada proses menjelang pilkada," kata Hasyim di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/6/2013) seusai menemui pimpinan KPK.
Hasyim menemui pimpinan KPK untuk menyampaikan bahwa ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Eropa dan Amerika Latin yang akan berkunjung ke KPK. Menurut Hasyim, selain untuk mengamati proses pilkada di Indonesia, LSM itu tertarik dengan cara kerja dan eksistensi KPK. "Ini menunjukkan bahwa KPK sudah mendunia. Kedatangan NGO Eropa dan Amerika Latin ini juga untuk melihat proses pilkada di Indonesia," tambahnya.
Hasyim juga mengingatkan KPK untuk menginvestigasi proses Pilkada Jawa Timur yang akan dilaksanakan Agustus nanti.Dia menambahkan, KPK dapat melakukan investigasi dengan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisa Keuangan (PPATK).
Editor : Hindra
0 comments:
Posting Komentar