Banjarmasin (ANTARA News) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Nasib Alamsyah mengajak masyarakat untuk mempercayakan kepada pemerintah pusat dalam menangani persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini.
"Saya kira pemerintah lebih banyak tahu, karena memiliki banyak tenaga ahli, dan segala keputusan tentunya melalui berbagai pertimbangan yang matang," ujar politisi senior Partai Golkar tersebut, Kamis.
Pensiunan perwira menengah TNI-AD berpangkat terakhir Kolonel Infantri itu, mengaku, memaklumi persoalan yang dihadapi pemerintahnya dalam beberapa tahun belakangan terkait subsidi BBM yang cukup besar membebani APBN.
Karenanya mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu memaklumi pula terhadap kebijakan pemerintah yang mau menaikan harga BBM, guna menyelamatkan APBN dan guna peningkatan pembangunan lainnya.
"Kalau memang betul-betul untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, saya kira tak masalah harga BBM naik, asalkan persediaan dan suplai kebutuhan pokok tersebut terjamin dan lancar," ujarnya.
"Yang menjadi masalah, kalau persediaan BBM kurang atau kosong, dan penyaluran (suplai) tidak lancar," lanjut keluargan Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1973 itu.
Mengenai pengawasan penyaluran atau peruntukan BBM, menurut dia, hal itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, tidak cukup dari Pertamina dan aparat kepolisian yang jumlah personelnya juga terbatas.
"Kita semua berkewajiban melakukan pengawasan, kecuali untuk penindakan serahkan kepada aparat berwenang atau penegak hukum," demikian Nasib Alamsyah.
Sebelumnya Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin berharap, agar pemerintah pusat sesegera mungkin menetapkan rencana kenaikan harga BBM supaya tidak menimbulkan kerisauan masyarakat.
"Kalau mau menaikkan, segera naikkan, jangan ditunda-tunda lagi, sehingga ada kejelasan dan masyarakat bisa tentram, tidak galau seperti belakangan ini," tandasnya.
"Sebab ketidaktegasan atau ketidakjelasan rencana kenaikan harga BBM, hanya akan menguntungkan spekulan atau menjadi peluang bagi oknum yang tak bertanggung jawab mengambil kesempatan mengeruk keuntungan," demikian Rudy.
(KR-SHN/H005)
0 comments:
Posting Komentar