JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat siap menampung para menteri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terancam terdepak dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Posisi PKS kini tinggal menunggu surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengeluarkan partai itu dari koalisi.
"Lagi pula mereka (menteri-menteri dari PKS) bisa tetap bergabung karena urusan menteri kan hak prerogatif presiden. Tapi, syaratnya pakai Demokrat dulu," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Setidaknya, ada tiga menteri yang berasal dari PKS dari Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II), yakni Menteri Komunikasi Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono. Menurut Sutan, para menteri ini bisa saja menjadi kader Demokrat.
"Politik itu indah. Jadi, bisa saja. Langsung saja kita jadikan mereka masuk dalam struktur Demokrat dan dapat KTA," katanya.
Menurut Sutan, penyingkiran PKS dari koalisi adalah konsekuensi yang harus diterima partai itu. Sebagai anggota koalisi, kata Sutan, PKS seharusnya berpegangan pada etika. "Nanti kalau (PKS) begini, jadi contoh koalisi ke depan. Pening kepala Presiden," kata Sutan.
Selama ini, Sutan mengaku partainya memang khawatir dengan keberadaan PKS di koalisi. Bahkan, cerita Sutan, jika ada PKS dalam rapat-rapat Sekretariat Gabungan (Setgab), biasanya rapat akan langsung hening. "Begitu mereka datang, biasanya kita semua diam. Karena takut apa yang dibicarakan di dalam, keluarnya berbeda lagi," imbuh Ketua Komisi VII DPR ini.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan, partainya menerima informasi sejak pekan lalu rencana penyingkiran PKS dari koalisi. Seorang utusan Istana disebut-sebut sudah menghubungi salah seorang menteri dari PKS. Pesannya, Presiden SBY sudah meneken surat pengeluaran partai itu dari koalisi. Namun, secara tertulis, PKS masih belum menerima surat dari Presiden SBY. Didepaknya PKS dari koalisi merupakan dampak dari sikap partai itu yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap PKS ini berbeda dengan pandangan partai-partai koalisi lainnya. Di dalam dua kali rapat Setgab terakhir, PKS tidak hadir. Bahkan, pada rapat terakhir, PKS sengaja tidak diundang oleh koalisi.
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syariefuddin Hasan menyatakan, seluruh partai koalisi kecewa dengan sikap PKS. Syarief menyatakan bahwa di dalam code of conduct atau kontrak koalisi sudah jelas disebutkan sanksi bagi partai koalisi yang menentang kebijakan pemerintah.
Editor : Hindra
0 comments:
Posting Komentar