JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertanian ( Mentan) sekaligus anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Suswono, menepis tudingan jika partainya terpecah menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia menegaskan, sikap yang diambil partai sudah jelas dan dirinya diperbolehkan untuk membantu pemerintah meski ada di sisi yang berseberangan.
"Ya tidak dong. Kami kan sebagai menteri harus loyal kepada Presiden. Sosialisasi (kenaikan harga BBM bersubsidi) juga sudah berjalan. Ini sudah pada tempatnya," kata Suswono di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2013).
Suswono menyampaikan, sikap resmi PKS yang menentang kebijakan itu tak memengaruhi kinerjanya sebagai pembantu Presiden. Saat ditanya ancaman reshuffle bagi menteri asal PKS, Suswono hanya menjawab singkat. Sebagai menteri, dia mengaku akan menghormati keputusan Presiden, termasuk bila keputusan itu adalah mencopot dirinya sebagai Menteri Pertanian.
"Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Ada atau tidak ada kasus, kita harus siap dan menghormati," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, dukungan menteri asal PKS terkait kebijakan BBM tak mencerminkan sikap resmi partai. Hidayat menjelaskan, PKS selalu membebaskan kadernya dari tugas fungsional dan struktural saat bertugas sebagai menteri. Hal ini dilakukan agar kader tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
PKS telah memutuskan sikap resmi menolak kenaikan harga BBM. Terkait nasib menteri dan posisinya bersama koalisi, PKS menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggunakan hak prerogatif untuk mencopotnya dan mendepak PKS keluar dari koalisi.
Editor : Hindra
0 comments:
Posting Komentar