JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik mengatakan, KPU peduli dengan persoalan lingkungan yang akan timbul akibat limbah barang logistik pemilu. Oleh karena itu, kata dia, KPU akan menggandeng aktivis lingkungan untuk membahas spesifikasi logistik kebutuhan Pemilu 2014. Terutama untuk logistik yang sifatnya sekali pakai seperti tinta dan kertas suara.
"Jangan sampai karena salah memilih bahan yang digunakan, setelah selesai pemilu malah menjadi masalah bagi lingkungan. Kami akan mengundang aktivis lingkungan untuk membicarakan bahan dasar kebutuhan logistik yang ramah lingkungan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jumat (7/6/2013).
Selain menggandeng aktivis peduli lingkungan, KPU juga akan berdiskusi dengan para pemilih penyandang cacat sebelum memproduksi logistik Pemilu 2014.
Husni mengatakan, KPU perlu mengakomodir pendapat para penyandang cacat karena mereka harus diberi kemudahan saat menggunakan hak suaranya.
Proses lelang logistik kebutuhan Pemilu 2014 akan dimulai pada September-Oktober 2013. Targetnya, sebelum akhir tahun ini proses lelang sudah selesai. Sehingga, pada Januari 2014, KPU sudah dapat memproduksi logistik kebutuhan pemilu. Logistik pemilu akan didistribusikan ke KPU provinsi dan kabupaten/kota. Setidaknya terdapat 2.453 daerah pemilihan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
KPU mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014. Anggaran itu akan digunakan untuk alokasi pelaksanaan pemilu di tahun 2013 dan 2014. Anggaran tersebut akan digunakan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pengadaan bilik suara dan kertas suara, pengadaan server, dan alat informasi teknologi, hingga Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali).
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
0 comments:
Posting Komentar