JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pihaknya akan memperketat penyelenggaraan umrah ke Arab Saudi. Pasalnya, kegiatan umrah menjadi salah satu modus warga negara Indonesia untuk masuk dan tinggal lama di Arab Saudi.
"Informasi ini akan kita tindak lanjuti berupa pengetatan perusahaan penyelenggara ibadah umrah. Jadi, kalau mereka berangkat seratus orang, harus pulang seratus orang juga," kata Suryadharma di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Hal itu dikatakan Suryadharma ketika dimintai tanggapan kenyataan banyaknya WNI di Arab Saudi yang memanfaatkan kebijakan amnesti atau pemutihan oleh Pemerintah Arab Saudi. Salah satu modus mereka ialah masuk dengan visa umrah, tetapi tidak kembali ke Indonesia.
Suryadharma mengatakan, jika ada WNI yang tidak kembali setelah selesai umrah, perusahaan penyelenggara harus memberikan alasan yang jelas. Bisa saja karena sakit sehingga harus dirawat terlebih dulu atau ada hal-hal yang memaksa untuk tinggal di Arab Saudi.
Langkah lain, tambah Suryadharma, pemerintah akan menambah prosedur keberangkatan ke Arab Saudi. Masalah saat ini, WNI bisa berangkat umrah sendiri tanpa menggunakan jasa perusahaan penyelenggara umrah.
"Harus ada pengetatan. Terus terang kejadian kemarin itu (kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah) mempermalukan semua," pungkas Ketua Umum DPP PPP itu.
Seperti diberitakan, Pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan amnesti terhadap WN asing yang tidak memiliki dokumen atau habis masa berlakunya. Hingga awal pekan ini, sebanyak 48.260 WNI di Arab Saudi yang tercatat mendaftar pembuatan surat perjalanan laksana paspor.
Editor : Hindra
0 comments:
Posting Komentar