JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dodi Ambardi mengatakan, partai-partai yang mendukung pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diyakini telah melakukan kompromi informal. Menurutnya, kompromi informal itu terkait dengan keuntungan elektoral dari BLSM di waktu pemilihan 2014 nanti.
Dodi menjelaskan, partai koalisi pemerintah telah mengendus potensi keuntungan elektoral dari program BLSM sebagai kompensasi naiknya harga BBM bersubsidi. Terlebih, semua anggota koalisi telah memiliki pengalaman dari pemberian bantuan langsung tunai/BLT pada 2009. "Saya kira partai mengerti itu," kata Dodi saat dihubungi pada Jumat (7/6/2013).
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ini menyampaikan, pembagian keuntungan elektoral itu akan dibahas di Parlemen dalam forum informal. Pembicaraan itu, antara lain, terkait isu pengelolan BLSM, apakah dikelola pihak netral, atau partai tertentu. Bila dikelola oleh partai, maka anggota koalisi diperkirakan akan meminta jatah seadil mungkin. Mereka akan meminta jatah memberikan BLSM didistribusikan ke masing-masing partai berdasarkan wilayah.
"Proporsi pembagian BLSM akan dipakai untuk merebut hati rakyat di periode krusial ini," ujarnya.
Untuk diketahui, Komisi VIII DPR telah menyetujui rancangan anggaran dana BLSM senilai Rp 12 triliun yang diajukan Kementerian Sosial. Persetujuan itu dilakukan setelah Komisi VIII melakukan rapat dengar pendapat pada Rabu (5/6/2013).
Selain BLSM, ada tiga kompensasi lain yang disetujui Sekretariat Gabungan untuk meredam naiknya harga BBM bersubsidi. Tiga kompensasi itu Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin.
Editor : Hindra
0 comments:
Posting Komentar