Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menolak pandangan sejumlah pihak yang menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan perhatian pada kelompok minoritas di dalam negeri dan membiarkan konflik antarkelompok masyarakat.
"Jadi tidak mungkin kalau dibilang Presiden tidak beri perhatian terhadap minoritas. Saya punya buktinya, baik di sidang kabinet, maupun hasil sidang kabinet, pidatonya ada," kata Dipo Alam di Kantor Presiden Jakarta, Selasa usai mendampingi Presiden menerima Sekjen D-8 Seyed Ali Mohammad Mousavi.
Dipo Alam mempertanyakan adanya pihak yang berpandangan bahkan menulis bahwa penghargaan Statesman Award bagi Presiden tidak tepat karena di dalam negeri masih kerap terjadi perlakukan tidak adil bagi kaum minoritas.
"Yang jelas selama ini Presiden tidak pernah minta. Kita tidak ada minta-minta supaya ada penghargaan itu. Itu kan recognizition (pengakuan,red) mereka," tegasnya.
Dipo mengatakan penilaian atas perkembangan toleransi antarkelompok masyarakat di Indonesia hendaknya tidak disandarkan berdasarkan kasus per kasus namun dilihat juga secara luas. Ia mencontohkan konflik menyangkut pengikut ajaran Ahmadiyah, hal tersebut sudah berlangsung sejak masa Presiden Soekarno dan saat ini sudah ada surat keputusan bersama menteri yang mengatur hal tersebut sehingga konflik di daerah seharusnya bisa diredam.
"Dengan adanya konflik-konflik begitu. Kan Ahmadiyah itu konfliknya dari dulu, sejak zaman Bung Karno ada itu, bahkan sejak zaman Jepang. Dan itu sudah ada SKB-nya( surat keputusan bersama,red) , seandainya SKB itu dipakai itu bisa (mencegah konflik-red)," katanya.
Ia menambahkan,"Yang penting adalah ketika Presiden mengajak para gubernur bupati, mestinya mereka yang paling tahu, mestinya bisa mencegah, (namun-red) bukan (berarti-red) kita melempar tanggung jawab ke mereka.(P008/A011)
0 comments:
Posting Komentar