Jakarta (ANTARA News) - Banyaknya rumah sakit (RS) yang berorientasi meraih untung menjadi salah satu masalah dalam sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS), demikian pengakuan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi, kalau masih harus dibebani dengan pekerjaan sosial, ya susah," katanya di Jakarta, Senin.
Masalah lainnya, menurut dia, kurangnya harga premi yang dibayarkan senilai Rp23.000 per bulan per orang.
Jumlah tersebut, dikemukakannya, masih dirasa masih kurang sebelum sistem diperbaiki.
"Penggunaan biaya tidak efisien, makanya angka 23 persen tersebut tidak cukup," ujarnya.
Selain itu, Jokowi menyatakan, penggunaan sistem Indonesian Case Basic Groups (INA CBG's) yang mengatur penggunaan obat ikut ambil andil dalam membengkaknya dana pengobatan di Jakarta.
"Dulu bisa diputuskan sendiri. Sekarang tidak," katanya.
Oleh karena itu, ia menyatakan, masih menimbang apakah akan menambah jumlah premi yang akan dibayarkan dalam sistem KJS.
Penambahan biaya, menurut Jokowi, akan dipertimbangkan terlebih dulu karena bisa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Saya hitung-hitung dulu. Kalau premi naik, kan anggaran juga ikut naik," katanya menambahkan.
0 comments:
Posting Komentar