Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menegaskan perlunya melakukan reformasi gelombang kedua untuk menindaklanjuti capaian-capaian reformasi yang telah diperoleh dalam 15 tahun terakhir ini.
Hatta mengemukakan hal itu dalam diskusi terbuka bertajuk "Dari Reformasi Politik ke Reformasi Ekonomi" yang diselenggarakan Rumah Gagasan HR-14 di kantor DPP PAN, Jakarta, Senin.
"Kami harus lancarkan reformasi gelombang kedua, reformasi untuk pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Dalam perjalanan 15 tahun reformasi belakangan ini, kata Hatta, sesungguhnya telah banyak perubahan yang dicapai. Mulai dari perubahan sistem politik hingga perubahan pembangunan. Namun, patut diakui pula masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
"Demokrasi kita bukan hanya sekedar cara untuk mencapai kekuasaan, tapi juga tata cara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Kita harus lancarkan reformasi jilid kedua, yaitu politik untuk kesejahteraaan, budaya untuk kesejahteraan," katanya.
Reformasi gelombang kedua, kata Hatta, juga harus mampu memperbaiki etika politik, yakni oligarki politik oleh para pemilik modal. Salah satu faktanya adalah mewabahnya politik uang dan modal politik yang begitu besar dalam setiap kali penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
"Kita tidak boleh beralih pada tirani pemilik modal yang mengakibatkan terinvasinya demokrasi oleh para pemilik modal," ujarnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Indef Aviliani mengatakan, pemerataan kesejahteraan dalam reformasi ekonomi gelombang kedua ke depan, mutlak dilakukan. Pasalnya, persoalan kesenjangan ekonomi antarelemen masyarakat telah menjadi momok yang sangat menakutkan di negara lain di dunia.
Selain persoalan kesenjangan, tambahnya, persoalan lainnya yang perlu dilakukan adalah mengubah fiskal policy, terutama fiskal subsidi yang tidak lagi berorientasi pada barang, tetapi lebih kepada orang yang masuk dalam kelompok yang rentan pada persoalan kemiskinan.
"Tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain, persoalan kesenjangan ini juga terjadi. Nah, reformasi ekonomi jilid dua ini perlu dilakukan," kata Aviliani.
Diskusi terbuka itu juga dihadiri sejumlah pembicara lainnya, seperti Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, pengamat politik LIPI Mochtar Pabottingi, dan mantan Sekjen Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Didi Supriyanto. (*)
0 comments:
Posting Komentar