Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang diajukan Pemerintah dalam RAPBN-Perubahan 2013 sebesar 6,2 persen.
"Memang turun dibanding asumsi di APBN 2013 sebesar 6,8 persen. Ini lebih karena faktor ekonomi global," kata Bambang usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa.
Sementara asumsi inflasi ditetapkan sebesar 7,2 persen atau lebih tinggi dibanding asumsi inflasi di APBN 2013 sebesar 4,9 persen.
Asumsi nilai tukar rupiah Rp9.600 per dolar AS atau di bawah asumsi sebelumnya Rp9.300 per dolar AS.
Asumsi suku bunga SPN tiga bulan tidak berubah sebesar 5 persen, dan asumsi lifting minyak sebesar 810.000 barel per hari.
Bambang juga menyebutkan bahwa kuota BBM bersubsidi yang dianggarkan di RAPBN-P 2013 sebanyak 48 juta kilo liter atau lebih tinggi dibanding di APBN 2013 sebesar 46 juta kilo liter.
"Jumlah ini ditetapkan dengan perhitungan tanpa adanya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi," kata Bambang.
Sementara untuk defisit RAPBN-P diusulkan sebesar 2,48 persen atau lebih besar dibanding angka defisit APBN 2013 sebesar 1,65 persen.
Direktur PT Danareksa Securities Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kuota BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kilo liter tidak akan cukup mengingat konsumsi BBM yang terus meningkat.
"Itu tidak akan cukup, pasti lebih. Kecuali kalau pertumbuhan ekonominya lebih lambat," katanya.
Sementara untuk asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen menurutnya agak terlalu rendah, mengingat ekonomi dunia tahun tidak terlalu buruk, sehingga jika belanja pemerintah diperbesar maka pertumbuhan bisa lebih tinggi.
"Pemerintah harus kerja keras agar anggaran yang telah disediakan bisa diserap dengan cepat," katanya.
RAPBN-P 2013 sudah diajukan Pemerintah, Jumat pekan lalu dan akan mulai dibahas pada Rabu (22/5) besok bersama Badan Anggaran DPR RI.
(D012)
0 comments:
Posting Komentar